Deputi Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi, Panel Barus, menyampaikan hal tersebut dalam sambutan pembukaan Seminar Peran Pedagang Pengumpul di Wilayah Pesisir bertema “Pengembangan Ekonomi Pesisir Berkeadilan Berbasis Koperasi”, Kamis (22/10/2026).

“Namun, tantangan terbesar kita bukan lagi sekadar peningkatan produksi, melainkan keadilan rantai nilai dan tingkat kesejahteraan nelayan kecil yang masih rentan,” ujar Panel.

Menurut Panel, rakyat desa banyak terjebak dalam kemiskinan akibat hal-hal yang bersifat sistemik. “Pertama, barang-barang kebutuhan konsumsi dan produksi harganya mahal karena logistik yang tidak efisien dan terlalu banyak rente distribusi. Kedua, di saat membutuhkan modal kerja, belum tersedia secara luas akses kredit bunga murah dan mekanisme mudah. Sehingga mereka terjebak ijon, rentenir/lintah darat, dan tengkulak. Dan ketiga, di saat mereka menjual hasil kerjanya, harganya jatuh. Nah hal-hal ini menyebabkan mereka terjebak dalam siklus utang dan tetap miskin,” jelasnya.

Lanjut Panel, untuk nelayan daerah pesisir, terdapat kebutuhan besar atas BBM Solar bersubsidi dan es. Selain itu juga diperlukan modal melaut yang cukup besar.

Dalam sambutannya, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyampaikan bahwa seminar ini merupakan forum strategis untuk memaparkan hasil survei, menghimpun berbagai masukan, membangun kesepahaman, serta merumuskan langkah-langkah nyata dalam memperkuat peran koperasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menurutnya, seminar ini memiliki arti penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi di lapangan sekaligus mencari solusi yang tepat, efektif, dan berkelanjutan bagi pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.

Bupati Ela juga menegaskan bahwa pedagang pengumpul memiliki peran dalam rantai pemasaran hasil perikanan. Oleh karena itu, perlu didorong terciptanya hubungan usaha yang sehat, transparan, dan adil antara nelayan, pedagang pengumpul, koperasi, serta seluruh pelaku usaha perikanan.

Kajian lapangan Kementerian Koperasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Kabupaten Sukabumi, Indramayu, dan Lampung Timur menunjukkan bahwa akses nelayan kecil ke pasar yang luas masih bergantung pada sejumlah terbatas pedagang pengumpul. Struktur hubungan tersebut memberikan posisi yang kuat kepada pedagang perantara dalam rantai usaha perikanan.

Meski demikian, keberadaan pedagang pengumpul tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan penguasaan pasar. Mereka menyediakan berbagai layanan yang belum dipenuhi secara memadai oleh lembaga ekonomi formal, tetapi dibutuhkan nelayan setiap hari.

Layanan tersebut mencakup modal operasional melaut, akses uang tunai, kepastian pembelian hasil tangkapan, serta bantuan darurat pada musim paceklik. Pedagang pengumpul juga menyediakan es, fasilitas penyimpanan dingin, dan jaringan pengiriman. Hubungan usaha ini diperkuat oleh kedekatan sosial dan kepercayaan yang telah terbentuk dengan nelayan.

Sementara itu, koperasi pesisir umumnya baru menjalankan satu atau dua fungsi, seperti pengelolaan tempat pelelangan ikan atau penyaluran bahan bakar bersubsidi seperti solar dan Pertalite . Koperasi belum secara konsisten menyediakan pembiayaan melaut, menjamin penyerapan hasil tangkapan, dan membantu nelayan menghadapi risiko usaha.

Karena itu, pengembangan ekonomi pesisir berbasis koperasi diarahkan untuk memperbaiki hubungan usaha agar lebih adil, transparan, dan berdaya saing. Transformasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menyingkirkan pedagang pengumpul, melainkan memperkuat pilihan dan posisi tawar nelayan melalui kelembagaan koperasi yang mampu memberikan layanan nyata.

Melalui seminar ini, Kementerian Koperasi mengharapkan penguatan kerja sama antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, organisasi nelayan, serta pelaku usaha. Forum ini juga diharapkan menghasilkan kesepakatan mengenai peta jalan pengembangan ekonomi pesisir berbasis koperasi, mulai dari pembenahan tata kelola hingga pengintegrasian layanan usaha.

Hasil pembahasan akan menjadi masukan bagi operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), terutama dalam memperkuat koperasi yang telah berjalan dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pengelola KNMP. Dukungan kebijakan dan fasilitasi pemerintah diharapkan membantu koperasi menghimpun hasil produksi nelayan, menyediakan pembiayaan melaut, menyediakan serta mengelola fasilitas logistik dan rantai dingin. Panel juga mengingatkan jaringan koperasi dan KNMP juga idealnya dapat ditugaskan untuk menyalurkan BBM solar bersubsidi yang saat ini sangat dibutuhkan nelayan.

Panel mengajak seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan forum tersebut untuk merumuskan langkah bersama yang konkret. Keberhasilan koperasi pesisir perlu diwujudkan dalam layanan yang dapat diandalkan nelayan: tersedianya modal untuk melaut, terjaganya mutu tangkapan, dan kepastian pasar yang memberikan manfaat lebih besar bagi mereka.

The post Kemenkop Dorong Koperasi Pesisir Perkuat Posisi Tawar Nelayan appeared first on Investigasi Post.

Acara dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Lampung Timur, **Adhitia Pratama, SH, MH**, dan dihadiri Ketua Harian DPD Golkar, Ariyan Putra Marga, SE, MM, Sekretaris DPD Golkar Imam Zaki Nurhidayat, S.TP., Bendahara DPD Golkar Yusnita As, SKM, MH, anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Lampung Timur, serta jajaran pengurus dan kader Partai Golkar.

Dalam rangkaian peringatan tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Lampung Timur, Adhitia Pratama, bersama seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Lampung Timur turut berpartisipasi dalam kegiatan **donor darah dan pemeriksaan kesehatan** sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan kemanusiaan.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan.

Selain itu, peringatan HUT ke-62 Partai Golkar juga diisi dengan ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan Sukadana, santunan anak yatim piatu, kultum dan doa bersama yang dipimpin Ustaz Maksum, serta pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur.

Ketua DPD Partai Golkar Lampung Timur, Adhitia Pratama, menyampaikan peringatan hari jadi partai bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, dan mempererat hubungan dengan masyarakat.

Menurutnya, rangkaian kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari upaya menumbuhkan semangat berbagi, gotong royong, serta pengabdian kepada masyarakat.

Ziarah dan tabur bunga di Makam Pahlawan juga menjadi bentuk penghormatan atas jasa para pejuang yang telah berkorban demi bangsa dan negara.

Melalui peringatan HUT ke-62 ini, DPD Partai Golkar Lampung Timur berharap seluruh pengurus dan kader semakin memperkuat soliditas organisasi serta terus berkontribusi melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kegiatan berlangsung dalam suasana kebersamaan dan diakhiri dengan doa bersama serta pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan Partai Golkar selama 62 tahun.

**Golkar Solid, Indonesia Maju.**

The post HUT ke-62 Partai Golkar, DPD Golkar Lampung Timur Gelar Tasyakuran, Santuni Anak Yatim dan Donor Darah appeared first on Investigasi Post.

Rapat dipimpin Ketua harian DPD Partai Golkar Lampung Timur, Ariyan Putra Marga, S.E.,M.M, bersama Sekretaris DPD, Imam Zaki Nurhidayat, S.TP., Bendahara DPD Yusnita As,S.K.M.,M.H serta diikuti jajaran pengurus harian dan anggota Fraksi Golkar DPRD Lampung Timur.

Dalam rapat tersebut, dibahas persiapan rangkaian kegiatan HUT ke-62 Partai Golkar yang meliputi ziarah dan tabur bunga ke taman makam pahlawan sukadana dilanjutkan kegiatan di DPD partai Golkar Lampung Timur Doa bersama, santunan anak yatim sebanyak 62 anak yatim piatu, pemeriksaan kesehatan gratis, dan donor darah

Berdasarkan hasil rapat, kegiatan HUT partai Golkar Ke-62 tersebut dilaksnakan di DPD partai Golkar lamtim sesuai petujuk DPP dan DPD provinsi pada 20 Oktober 2026 di wilayah Lampung Timur sebagai bentuk kepedulian Partai Golkar terhadap masyarakat.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, DPD Partai Golkar Lampung Timur berharap peringatan HUT ke-62 menjadi momentum memperkuat soliditas kader, meningkatkan kepedulian sosial, serta mempererat hubungan partai dengan masyarakat.

The post DPD Partai Golkar Lampung Timur Gelar Rakor Bentuk Panitia HUT Ke-62,Siapkan Aksi Sosial Serentak appeared first on Investigasi Post.

Agenda ziarah ke taman makam pahlawan ini merupakan satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun  ke-62, Partai Golkar Lampung, yang jatuh dan diperingati setiap tanggal 20 Oktober tiap tahun.

Bahkan, acara yang sama serentak diikuti oleh seluruh pengurus Golkar, dan anggota fraksi Golkar DPRD pada 15 Kabupaten/Kota di masing-masing daerah.

“Untuk kegiatan Golkar provinsi Lampung,  agenda ziarah akan dipimpin langsung Ketua DPD Golkar, Bung Hanan A. Rozak,” kata Subhan Efendi disela-sela rapat persiapan di kantor Golkar, Jl Juanda 01, Bandar Lampung, Minggu (18/10)

Menurut Subhan, yang kini didapuk Ketua Pelaksana HUT 62 Golkar Lampung, tujuan ziarah ke Makam Pahlawan merupakan satu bentuk penghormatan dan doa kepada para pejuang dan senior Golkar yang telah gugur. Jerih payah dan perjuangan para pahlawan khusunya pejuang Golkar perlu diteruskan bagi generasi penerusnya.

Berziarah ke makam pejuang merupakan bentuk penghormatan, mengingat kembali jasanya dan mendoakan agar amal ibadahnya diterima Alloh SWT,” kata Subhan.

Subhan menerangkan,  Partai Golkar sejatinya lahir sebagai alat perjuangan. Golkar telah menjadi instrumen perjuangan kepentingan rakyat, yaitu mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan dalam hal kesejahteraan, pendidikan, lapangan pekerjaan, kesetaraan.

Tahun ini, Golkar telah memasuki usia ke 62. Golkar telah menjadi bagian penting dalam sejarah panjang Republik Indonesia.

Subhan berharap, karya nyata Golkar akan tetap tumbuh dan berkembang. (mpo)

The post HUT 62 Golkar Lampung Ziarah Dan Tasyakuran appeared first on Investigasi Post.

Kegiatan yang berlangsung di Bumi Perkemahan Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, tersebut diikuti anggota Gerakan Pramuka dari 24 Kwartir Ranting (Kwarran) se-Kabupaten Lampung Timur. Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat persaudaraan, kedisiplinan, kemandirian, serta pengabdian Pramuka kepada masyarakat.

Dalam amanatnya, Bupati Ela menyampaikan ucapan selamat Hari Pramuka ke-65 kepada seluruh keluarga besar Gerakan Pramuka. Ia berharap Gerakan Pramuka terus berkembang dan mengambil peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berakhlak mulia, serta siap menjadi penerus bangsa.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, sekaligus selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Lampung Timur, saya mengucapkan Selamat Hari Pramuka ke-65 kepada segenap keluarga besar Gerakan Pramuka di mana pun berada,” ujar Ela.

Ia menegaskan, Gerakan Pramuka merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional melalui jalur pendidikan nonformal. Pramuka tidak hanya membekali generasi muda dengan keterampilan, tetapi juga membentuk kepribadian, watak, budi pekerti luhur, kecerdasan, serta kesehatan jasmani dan rohani.

Menurutnya, pendidikan kepramukaan harus mampu melahirkan generasi muda yang mandiri, memiliki jiwa kepemimpinan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kegiatan kepramukaan perlu terus diarahkan pada pembinaan mental dan kepribadian, peningkatan keterampilan, serta penguatan kegiatan bakti sosial. Pengabdian itu dapat diwujudkan melalui berbagai bidang, seperti pelestarian lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya.

Bupati Ela juga menyoroti tantangan Gerakan Pramuka di tengah perubahan perilaku dan minat generasi muda. Menurutnya, diperlukan langkah bersama agar kegiatan kepramukaan semakin menarik dan kembali menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diminati para pelajar.

Ia mengingatkan bahwa Pramuka memiliki peran penting dalam membentengi generasi muda dari berbagai perilaku negatif, seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang, perkelahian, pelanggaran hukum, hingga penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan.

“Kita menyadari bahwa upaya mengembalikan kejayaan Gerakan Pramuka seperti masa lampau bukanlah pekerjaan ringan. Namun, tantangan tersebut jangan sampai membuat kita berkecil hati. Sebaliknya, kondisi ini harus menjadi pemacu semangat untuk terus berupaya memajukan Gerakan Pramuka, khususnya di Kabupaten Lampung Timur yang kita cintai,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh jajaran Gerakan Pramuka untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan kolaborasi, dan menyatukan langkah demi memajukan kepramukaan di Bumei Tuwah Bepadan.

Kepada para peserta, khususnya adik-adik Pramuka, Ela menyampaikan apresiasi atas partisipasi mereka dalam kegiatan kepramukaan. Ia berharap para anggota terus memperluas wawasan dan memahami nilai-nilai kepramukaan sebagai bekal membangun karakter, kepribadian, dan akhlak mulia.

Sementara itu, Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Lampung Timur, Kak Muslih, menyampaikan bahwa perkemahan dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-65 diikuti oleh 24 Kwartir Ranting dari seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur.

“Alhamdulillah, kegiatan perkemahan ini diikuti oleh 24 Kwarran se-Lampung Timur. Masing-masing Kwarran mengirimkan enam regu untuk berpartisipasi. Khusus di Kecamatan Gunung Pelindung, kegiatan ini juga melibatkan semua sekolah tingkat SD dan SMP,” ujar Muslih.

Ia menjelaskan, kegiatan perkemahan tersebut tidak sekadar menjadi ajang memeriahkan Hari Pramuka, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter generasi muda melalui penanaman kedisiplinan, kemandirian, kerja sama, dan semangat gotong royong.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, adik-adik Pramuka semakin disiplin, mandiri, memiliki jiwa kepemimpinan, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Satya dan Darma Pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Pramuka harus menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung, Kak Mubasit, yang mewakili Ketua Kwarda Lampung, serta Sekretaris Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Metro, Kak Wawan, yang mewakili Ketua Kwarcab Kota Metro.

Peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Cabang Lampung Timur ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kegiatan kepramukaan sekaligus memperkuat kontribusi Pramuka dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Gerakan Pramuka diharapkan mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berkarakter, berakhlak mulia, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab, serta siap berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Lampung Timur dan Indonesia.

The post Bupati Lampung Timur Memimpin Apel Peringatan Hari Pramuka Ke-65 appeared first on Investigasi Post.

Integrasi tersebut menjadi langkah strategis Lampung Timur dalam menghadirkan layanan pelindungan PMI yang lebih mudah diakses, terpadu dan dekat dengan masyarakat. Layanan ini menggabungkan peran pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja migran serta mitra pembangunan.

MRC diharapkan menjadi ruang layanan bagi calon PMI, PMI, purna PMI maupun keluarga pekerja migran, mulai dari mendapatkan informasi kerja luar negeri, konsultasi, pengaduan, pendampingan hukum hingga rujukan layanan.

Kegiatan yang berlangsung di halaman MPP, Kompleks Islamic Center Lampung Timur, itu dihadiri Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, jajaran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala BP3MI Lampung Kombes Pol Mulia Nugraha, perwakilan ILO, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Solidaritas Perempuan, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Perwakilan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Yunita Rohani, menyambut positif hadirnya layanan informasi dan pelindungan pekerja migran melalui MRC di Lampung Timur.

Menurut Yunita, keberadaan layanan tersebut merupakan langkah penting yang memang harus diwujudkan, mengingat tingginya mobilitas masyarakat Lampung Timur yang bekerja ke luar negeri.

“Saya melihat hadirnya layanan informasi dan layanan perlindungan pekerja migran di Lampung Timur atau Migrant Worker Resource Center ini sebagai suatu langkah dan hal yang penting yang memang harus dilaksanakan,” ujar Yunita.

Ia berharap MRC dapat menjadi tempat pertama yang dicari calon pekerja migran ketika membutuhkan informasi, sekaligus menjadi ruang yang aman bagi pekerja migran ketika menghadapi persoalan.

“Saya berharap layanan ini pertama menjadi tempat pertama yang dicari calon pekerja migran ketika membutuhkan informasi dan menjadi tempat yang aman ketika pekerja migran menghadapi permasalahan,” katanya.

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengatakan, integrasi MRC ke dalam MPP merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan masyarakat Lampung Timur yang bekerja maupun yang akan bekerja di luar negeri.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri yang telah berkenan hadir secara langsung untuk meresmikan layanan strategis ini,” ujar Ela.

Menurutnya, model layanan tersebut mengintegrasikan MPP dan MRC dengan melibatkan pemerintah, serikat buruh migran, organisasi perempuan serta berbagai pihak terkait.

Pelayanan juga diperkuat dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) daerah agar mekanisme pelayanan, koordinasi, penanganan pengaduan dan rujukan persoalan PMI dapat berjalan secara terpadu, mudah diakses, inklusif dan responsif gender, termasuk bagi keluarga PMI sejak dari tingkat desa.

Ela mengatakan, Lampung Timur merupakan salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Provinsi Lampung. Bekerja ke luar negeri menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup keluarga sekaligus mendukung perekonomian daerah.

Namun, peluang tersebut juga diikuti berbagai risiko, seperti informasi pekerjaan yang tidak benar, perekrutan nonprosedural hingga persoalan perlindungan hukum di negara penempatan.

Karena itu, menurut Ela, keberadaan MRC tidak boleh hanya dipandang sebagai layanan administrasi, tetapi harus menjadi pusat informasi dan pendampingan masyarakat.

“MRC ini diharapkan tidak sekadar menjadi tempat pelayanan administrasi, tetapi juga pusat informasi, edukasi, konsultasi, pengaduan serta pendampingan bagi calon PMI, PMI, purna PMI dan keluarga,” katanya.

Ela mengungkapkan, jumlah PMI asal Lampung Timur mencapai ribuan orang setiap tahun. Berdasarkan data yang disampaikannya, sepanjang 2025 terdapat sekitar 9.343 PMI asal Lampung Timur, sedangkan hingga September 2026 jumlahnya telah mencapai 7.668 PMI.

“Rata-rata per tahun sekitar 9.000 sampai 10.000. Ini fakta yang tidak bisa kita tutup mata lagi,” tegasnya.

Besarnya jumlah masyarakat yang bekerja ke luar negeri tersebut, lanjut Ela, menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan proses migrasi berlangsung aman, legal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemkab Lampung Timur juga mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah untuk memperluas edukasi mengenai migrasi aman. Selain itu, dukungan pembiayaan keberangkatan PMI juga telah disiapkan melalui BPRS Bank Lampung agar masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dengan beban yang lebih ringan.

Tidak berhenti pada layanan yang ada saat ini, Pemkab Lampung Timur juga menyiapkan penguatan kelembagaan. Ela menyampaikan rencana agar pada 2027 urusan pelindungan PMI dapat menjadi dinas tersendiri dalam struktur organisasi perangkat daerah.

“Insyaallah 2027 perlindungan PMI di dalam SOTK menjadi dinas tersendiri di Kabupaten Lampung Timur supaya meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal,” ujarnya.

Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Yayan Ruchyansah, yang hadir mewakili Gubernur Lampung, mengatakan pelindungan pekerja migran berkaitan erat dengan masa depan ketenagakerjaan di Provinsi Lampung.

Ia menyebutkan, berdasarkan data BPS per Mei 2024, angkatan kerja Lampung mencapai sekitar 5,15 juta jiwa, dengan 4,95 juta penduduk bekerja dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,97 persen. Sementara pekerja formal baru sekitar 30,83 persen.

Menurut Yayan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja sekaligus perluasan akses masyarakat terhadap pekerjaan yang produktif, layak dan terlindungi.

“Di tengah terbukanya pasar kerja global, ini menjadi peluang bagi anak-anak muda Lampung. Tetapi peluang tersebut harus disiapkan dengan keterampilan, informasi yang benar, dokumen lengkap, jalur resmi, dan pemahaman atas hak-haknya,” ujarnya.

Ia menilai MRC memiliki peran penting karena masyarakat dapat memperoleh informasi dan pendampingan secara terpadu, mulai dari persiapan, pelatihan, dokumen, penempatan, perlindungan selama bekerja hingga kembali ke tanah air.

Pemprov Lampung, lanjutnya, juga terus mendorong program kelas migran vokasi Jepang untuk membekali siswa SMA dan SMK dengan keterampilan, kemampuan bahasa serta kesiapan menghadapi budaya kerja di negara tujuan.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang menghadirkan MRC di dalam MPP.

Menurutnya, pelindungan pekerja migran harus diwujudkan melalui langkah konkret dan terukur. Kehadiran negara harus dirasakan sejak masyarakat mempersiapkan diri untuk bekerja ke luar negeri hingga kembali ke tanah air.

“Bagi Bapak Presiden, melindungi satu pekerja migran itu sama artinya menyelamatkan satu keluarga. Dan menyelamatkan satu keluarga di Indonesia, itu sama artinya menjaga nyala masa depan Indonesia,” kata Dzulfikar.

Sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif tersebut, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia akan memberikan kuota program SMK Go Global sebanyak 2.000 orang pada 2027 untuk Lampung Timur.

Program tersebut diarahkan untuk memastikan calon pekerja migran memiliki kompetensi sebelum bekerja di luar negeri.

“Kompetensi ini ada dua bagi pekerja migran: yang pertama adalah skill, dan yang kedua adalah bahasa,” ujarnya.

Ia mencontohkan peluang kerja ke Jepang yang membutuhkan kesiapan bahasa, selain keterampilan, kelengkapan dokumen, kesiapan fisik serta pemahaman budaya kerja.

Dzulfikar juga mengingatkan pentingnya visi yang jelas bagi masyarakat yang memilih bekerja ke luar negeri. Penghasilan yang diperoleh diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Dengan beroperasinya MRC yang terintegrasi dalam MPP, masyarakat Lampung Timur kini memiliki akses layanan yang lebih terpadu terkait pekerja migran.

Layanan tersebut mencakup informasi peluang kerja luar negeri, konsultasi, persiapan keberangkatan, kelengkapan dokumen, edukasi migrasi aman, pendampingan, pengaduan hingga informasi mengenai perlindungan PMI dan keluarga.

Sebelumnya, Pemkab Lampung Timur bersama berbagai pemangku kepentingan juga telah melakukan finalisasi SOP MRC sebagai dasar pelaksanaan pelayanan, koordinasi antarinstansi serta mekanisme penanganan dan rujukan persoalan PMI.

Melalui integrasi MRC dan MPP, Lampung Timur berupaya membangun ekosistem migrasi yang aman, legal dan terlindungi.

Bagi masyarakat, kehadiran layanan ini diharapkan menjadi pintu pertama untuk mendapatkan informasi yang benar sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri—agar PMI berangkat melalui jalur resmi, memiliki keterampilan dan memahami hak serta kewajibannya, sejak dari kampung halaman hingga kembali ke Indonesia.

The post MRC Resmi Beroperasi di Lampung Timur, Calon PMI Kini Bisa Dapat Informasi hingga Pendampingan appeared first on Investigasi Post.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, unsur TNI, komunitas, serta masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ela Siti Nuryamah didampingi Kepala BPBD Lampung Timur M. Ridwan, Kepala BPKAD, serta Kepala Bappeda.

turut hadir dari tim Seskoad
1. Kolonel Inf Hasroel
2. Mayor Inf Winarno
3. Mayor Czi Irfan Gusema
4. Mayor Caj (K) Murni Hasibuan
5. Mayor Cpl Faisal Fadilla
6. Kapten Inf Adi Prayoga
7. Kapten Inf Ahmad Rizaldi

Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta kolaborasi yang dilakukan oleh para siswa Seskoad. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan masukan dan rekomendasi yang dapat diterapkan pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi dan penanganan Karhutla.

“Terima kasih atas kolaborasinya. Kami sangat terbuka untuk mendapatkan masukan, terutama terkait apa saja yang diperlukan dan dukungan seperti apa yang bisa diberikan pemerintah daerah,” ujar Bupati.

Menurutnya, salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah pemberdayaan desa-desa penyangga kawasan hutan. Dengan pemberdayaan yang tepat, masyarakat di sekitar kawasan hutan diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap kelestarian hutan.

“Yang kami pikirkan sementara ini adalah bagaimana desa-desa penyangga bisa diberdayakan agar hutan memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi tetap terjaga kelestariannya,” jelasnya.

Pemkab Lampung Timur juga telah mendorong kolaborasi dengan desa-desa penyangga untuk menghadirkan pendamping yang dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan serta mencegah terjadinya kebakaran.

Selain pemerintah dan masyarakat desa, komunitas juga akan dilibatkan sebagai bagian dari kekuatan bersama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Kita gandeng juga komunitas agar bisa bergandengan tangan bersama-sama memberikan edukasi. Potensi berbasis komunitas ini sangat penting untuk menjadi bagian dari upaya edukasi dan pencegahan,” kata Bupati.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah membangun komunikasi dan menyatukan data mengenai potensi maupun titik rawan Karhutla.

“Kita kumpulkan dulu komunitas, kemudian bersama Seskoad kita diskusikan. Harapannya nanti kita memiliki satu data dan satu pemahaman dalam melakukan langkah mitigasi,” ungkapnya.

Perkuat Mitigasi dan Peralatan Penanganan Karhutla

Dalam pembahasan tersebut, Pemkab Lampung Timur juga mengungkapkan sejumlah kendala yang selama ini dihadapi dalam mitigasi Karhutla.

Salah satunya adalah adanya indikasi aktivitas tertentu yang berpotensi menjadi penyebab kebakaran. Kondisi tersebut membutuhkan pengawasan dan keterlibatan bersama dari berbagai unsur.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga terus didorong untuk turun bersama melakukan pemantauan dan penanganan apabila terjadi kebakaran.

Dari sisi sarana dan prasarana, pemerintah daerah menyadari masih terdapat keterbatasan peralatan yang digunakan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya adalah keterbatasan selang dengan ukuran dan panjang yang sesuai untuk menjangkau lokasi kebakaran di kawasan hutan.

Peralatan yang selama ini tersedia juga sebagian masih menggunakan peralatan pertanian sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penanganan Karhutla.

Karena itu, Pemkab Lampung Timur telah mengambil langkah dengan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan peralatan dan selang khusus yang dapat digunakan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Tidak hanya memperkuat peralatan, peningkatan kapasitas personel juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Tim BPBD Lampung Timur akan mendapatkan pelatihan agar memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai karakteristik kebakaran, termasuk kebakaran di kawasan hutan dan lahan.

“Tim juga dilatih oleh BPBD agar tidak hanya menangani kebakaran rumah, tetapi juga memiliki kemampuan dalam menangani kebakaran hutan,” ujarnya.

Bupati berharap sinergi antara pemerintah daerah, TNI, masyarakat, komunitas, desa penyangga, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat. Menurutnya, pencegahan Karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan kerja bersama dan kepedulian seluruh elemen masyarakat.

Dengan kolaborasi tersebut, Pemkab Lampung Timur berkomitmen membangun sistem pencegahan dan penanganan Karhutla yang lebih terencana, mulai dari edukasi masyarakat, pemberdayaan desa penyangga, penguatan komunitas, peningkatan kapasitas personel, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko kebakaran, menjaga kelestarian kawasan hutan, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Lampung Timur.

The post Siswa Seskoad 2026 Temui Bupati Lampung Timur, Fokus Bahas Pencegahan Karhutla appeared first on Investigasi Post.

The post Wali Kota Metro Lepas Peserta OJT Reguler Batch 38 IDEA Indonesia, Siap Ditempatkan di Hotel Bintang 3, 4 dan 5 appeared first on Investigasi Post.

Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama para kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dan Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut bukan sekedar penandatanganan dokumen, namun menjadi momentum untuk menyatukan komitmen seluruh pihak dalam membangun desa secara terarah dan terpadu.

“Pertemuan hari ini bukan sekedar penandatanganan dokumen bersama. Hari ini kita sedang menyatukan komitmen, bagaimana Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten dan kota, serta program dari TNI bergerak dalam satu arah membangun desa-desa di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.

Menurutnya, sinergi tersebut diharapkan juga diharapkan mampu memperkuat stabilitas dan keberadaan negara di tengah masyarakat. Kehadiran TNI di wilayah, kata Gubernur, dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pemerintah daerah sekaligus membantu menciptakan suasana yang ramah lingkungan di masyarakat.

“Saya punya cita-cita Lampung harus kompak. Masyarakat kita harus punya semangat berjuang,” katanya.

Gubernur menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus mendorong berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa. Di sektor pertanian, Pemprov Lampung mengembangkan Pupuk Hayati Cair (PHC) dan bertujuan distribusinya dapat menjangkau petani di seluruh Provinsi Lampung.

Program pembangunan desa juga mencakup penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi serta pembangunan infrastruktur jalan desa. Seluruh program tersebut, lanjut Gubernur, menjadi bagian dari komitmen Pemprov Lampung untuk menjadikan desa sebagai salah satu fokus utama pembangunan daerah.

Orang Nomor Satu di Lampung menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan TNI tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah daerah tetap menjadi penanggung jawab dalam aspek perencanaan, penetapan prioritas, dukungan program dan anggaran, serta pengendalian dan evaluasi.

“Sinergi ini bukan mengambil alih tugas bupati, bukan mengambil alih izin masing-masing, tetapi justru untuk memperkuat kapasitas kita agar mencapai tujuan bersama,” tegasnya.

Menurutnya, penghargaan kepada Pangdam XXI/Radin Inten, jajaran TNI, para bupati dan wali kota, serta seluruh pihak yang mendukung terlaksananya Program DesaKu Maju.

Melalui Program Desaku Maju, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong berbagai bentuk percepatan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut mencakup pengembangan dan peningkatan infrastruktur, konektivitas wilayah, penguatan perekonomian masyarakat, serta pengembangan potensi unggulan di tingkat desa dan kelurahan.

Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, keterlibatan TNI dalam pembangunan daerah merupakan bagian dari tugas TNI untuk membantu pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Menurutnya, program DesaKu Maju yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Lampung memiliki ruang kolaborasi yang luas dengan satuan TNI di wilayah.

“Kami mempunyai tugas untuk membantu pembangunan di daerah. Oleh karena itu, program yang telah dicanangkan oleh Pak Gubernur Lampung tentunya sangat tepat dan bisa berkolaborasi dengan satuan TNI yang ada di wilayah tersebut,” kata Pangdam.

Pangdam menegaskan, pemerintah daerah tetap menjadi lead sector dalam pembangunan, sementara TNI hadir untuk memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya.

“Leading sector-nya tetap adalah pemerintah daerah. Kami hanya membantu, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang memang disebutkan dalam undang-undang,” katanya.

Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyambut baik pelaksanaan Program Desaku Maju. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan semangat Pemerintah Kota Metro dalam memperkuat pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap wilayah.

“Pemerintah Kota Metro menyambut baik Program Desaku Maju. Bagi kami, program ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga berbagai potensi dan kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara lebih terarah dan terintegrasi,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, Kota Metro memiliki berbagai potensi yang dapat terus dikembangkan, khususnya dalam sektor perdagangan dan jasa, pendidikan, ekonomi kreatif, UMKM, pertanian, serta pengembangan sumber daya manusia.

Ia mengatakan, optimalisasi potensi tersebut perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi, serta kemudahan akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah.

“Yang paling penting adalah bagaimana pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kita ingin setiap potensi yang ada dapat dikembangkan, perekonomian masyarakat semakin kuat, pelayanan publik semakin baik, dan kualitas hidup masyarakat terus meningkat,” ungkapnya.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama Program Desaku Maju tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah se-Provinsi Lampung untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan potensi daerah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.ADV

The post Wali Kota Metro Dukung Program Desaku Maju untuk Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah appeared first on Investigasi Post.

Kegiatan tersebut dibuka oleh  Ketua Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur, Ariyan Putra Marga, SE, MM, yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur, Imam Zaki Nurhidayat, S.TP., serta anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur H. Ikhsan,.Husin,SE Musyawarah dipimpin oleh H. Mesus Fatoni, selaku pimpinan sidang Muscam.

Muscam menjadi forum penting bagi Partai Golkar dalam melakukan evaluasi organisasi, memperkuat koordinasi kader, sekaligus menentukan kepemimpinan partai di tingkat Kecamatan Batanghari Nuban.

Dalam proses musyawarah, seluruh peserta mengikuti rangkaian balapan hingga akhirnya menetapkan Amir Hamzah sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Batanghari Nuban.

Dengan terpilihnya ketua baru, Partai Golkar berharap kepengurusan di tingkat kecamatan semakin solid, mampu meningkatkan konsolidasi hingga tingkat desa, serta terus berkontribusi dalam pembangunan dan kehidupan politik masyarakat di Kecamatan Batanghari Nuban.

Muscam tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan seluruh kader dalam menjalankan program dan agenda organisasi Partai Golkar di Kabupaten Lampung Timur.

The post Muscam Partai Golkar Batanghari Nuban, Perkuat Konsolidasi dan Soliditas Partai appeared first on Investigasi Post.