Lantaran itu, masyarakat tergabung dalam LSM Gerakan Cinta Lampung Timur (Genta) Jumat13/09 petang melaporkan Bupati Blangkon itu Ke Bawaslu.
Dalam penjelasannya Fauzi Ahmad Ketua Genta Lampung Timur, menilai ada tindakan atau perbuatan Dawam Rahardjo yang melupakan jabatan dan tempat tinggalnya saat ini bukanlah milik pribadi, melainkan Rumah Dinas Bupati.

, “mungkin karena rasa kegembiraan berlebih, lupa dia (Dawam Red) itu masih menempatkan rah Dinas, jadi semau-mau bertingkah polah, bersama degan pasangan dan partai politik berjoget ria di halaman rumah Dinas, bahkan keluar dari rumah Dinas untuk mendaftar ke KPU, sedangkan itu adalah pasilitas milik negara, bukan milik pribadi, mestinya tau diri.
Dari apa yang kami lihat, baik medsos, berita online dan vidio beredar, rumah Dinas itu tampak seperti perkumpulan tim pemenangan Dawam,” Ujar Fauzi.

Karenanya, mewakili masyarakat Lampung Timur Fauzi Ahmad selaku Ketua Genta melaporkan adanya dugaan pidana pemilu yang di lakukan Dawam Rahardjo selaku Kepala Daerah.

, “mestinya selaku pembina asn di kabupaten ini, Dawam itu memberikan tauladan kepada bawannya, bukan justru memperlihatkan sikap yang semena-mena, tau itu adalah pasilitas negara, tapi mengumpulkan orang-orang partai dan tim untuk kepentingan pribadi, dengan laporan ini, kami berharap ada tindakan dari Bawaslu, ” Tambahnya.

Untuk diketahui dengan mengendarai partai berlambang banteng, pasangan Dawam – Ketut sekira tanggal 3 yang lalu, telah mendaftar ke KPU, namun berbagai kendala, berkat atau dokumen paslon tersebut di tolak dan di kembalikan KPU.

Kembali mendaftar setelah adanya Surat Edaran (SE) dari KPU pusat, paslon Dawam – Ketut menyambut gembira, faktanya, dokumen paslon diusung PDIP itu telah di Terima KPU. Meskipun sebelumnya di tolak.

The post Gunakan Pasilitas Negara GENTA Laporkan Dawam Ke Bawaslu appeared first on Investigasi Post.

Dalam putusannya Majelis Pemeriksa (BAWASLU LAMPUNG TIMUR) menyatakan terlapor (KPU LAMTIM) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kelalaian terhadap Prosedur, tata cara dan mekanisme dalam seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. Bahwa dalam keputusannya majelis Pemeriksa memerintahkan KPU untuk melakukan perbaikan secara administratif terhadap Prosedur, tata cara dan mekanisme dalam seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang tercantum dalam SK Kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur nomor : KEP-23 /DPDPG-1DPDPG-1/LPG/XI/2020 tanggal 14 November 2020.

Dalam kesimpulan yang disampaikan Bawaslu Lampung Timur dalam putusan sidang dugaan pelanggaran administratif Pemilu menyatakan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait perekrutan badan adhoc Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan, serta mengabaikan ketentuan Bab II huruf B angka satu huruf c point 8 sub point 3 dan 4 keputusan KPU nomor 534 tahun 2022 yang berbunyi, “pada tahapan wawancara calon anggota PPK dan PPS KPU Kabupaten /kota melakukan rekam jejak calon anggota PPK dan PPS serta melakukan klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat. “

Sementara fakta persidangan PPK kecamatan batanghari nuban yang di maksud tidak pernah diklarifikasi oleh KPU kabupaten Lampung Timur prihal keterkaitan namanya dalam kepengurusan partai Golkar Lampung Timur.

Amir Faisol, S.H Ketua Laskar Merah Putih Markas Cabang Lampung Timur mengapresiasi putusan BAWASLU yg dalam hal ini berkedudukan sebagai majelis Pemeriksa dalam perkara dugaan pelanggaran administratif Pemilu.

Amir yang di temui wartawan di Markas Cabang Laskar Merah Putih Lampung Timur mengatakan “tentunya hal ini menjadi bukti bahwa keadilan pemilu adalah prioritas Bawaslu Lampung Timur dalam melakukan tugas Pengawasan dan Penindakan dugaan tindakan pelanggaran administrasi Pemilu. Dan setelah putusan ini kita akan sama-sama menyaksikan apakah pihak terlapor patuh untuk melaksanakan perintah putusan sidang ini atau tidak, jika dikemudian hari putusan sidang ini diabaikan maka kami akan menempuh jalur DKPP sebagai upaya mencari keadilan Pemilu karena terdapat beberapa fakta baru terkait seleksi penerimaan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang sudah dihimpun oleh tim Laskar Merah Putih MACAB Lampung Timur.

Semoga ini menjadi tolak ukur seluruh masyarakat Lampung Timur dalam bersama-sama mengawasi Pemilu yang akan kita laksanakan di tahun 2024 sehingga tercipta Pemilu yang bersih, jujur dan berkadilan. ” Tandasnya.

The post LMP Macab Lampung Timur Menangkan Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Lawan KPU appeared first on Investigasi Post.