INVESTIGASIPOST.COM,-Metro — Proses pencairan anggaran media advertorial di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Metro menuai sorotan. Sejumlah orang mengeluhkan adanya anggapan perlakuan tidak adil atau tebang pilih dalam realisasi anggaran tersebut.

Kondisi ini menimbulkan timbulnya unsur kesengajaan dalam pengelolaan anggaran publik yang seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Polemik yang disebutkan media advertorial terkait pencairan anggaran yang diduga tidak merata. Beberapa media mengaku belum menerima pencairan anggaran, sementara media lainnya disebut telah lebih dulu mendapatkan realisasi dana.

“Saya heran dengan pengelolaan pencairan anggaran media di Sekretariat DPRD Metro. Kok bisa sudah ada yang cair dan ada yang belum. Padahal saya datang di hari pertama sama seperti yang lainnya saat diberitahukan kalau akan teken SPJ,” ungkap salah satu media, Kamis (19/03/2026).

“menawarkan lebih profesional dikit dan bekerja dengan tulus tidak adanya tebang pilih. Saya datang di hari pertama saat diumumkan untuk teken. Namun, sampai di sekretariat terkesan saya tidak dilayani meskipun saya sudah berulang kali ingin meminta dibuatkan SPJ. Namun saya tunggu sampai sore belum juga jadi ada apa ini,” sesal salah seorang media.

“Keesokan nanti, lanjutnya, saya datang kembali untuk menandatangani SPJ hingga sore hari pun tetap sama, dengan alasan sabar. Apakah ini tidak disebut tebang pilih dan unsur kesengajaan,” tegasnya.

Media ini berharap, kedepannya tidak ada lagi orang semacam ini untuk pelayanan. Kepada pihak Sekwan agar segera mengganti orang semacam ini, sehingga tidak terjadi miskomunikasi di kemudian hari.

Sementara itu, dikonfirmasi melalui Whatsapp-nya, staf bagian yang membidangi kerjasama media advertotial, membantah tidak demikian, kalau semua tidak bisa sekaligus.

“Semuanya banyak Bang. Ada 80 media yang sudah dicairkan terlebih dahulu, karena banyak. Dan, itu butuh proses terlebih dahulu,” kata Ida salah satu staf.

“Coba silakan abang tanya aja dengan Pak Kus. Karena kalau saya jelasin ke Abang juga percuma nggak nyambung dan nggak akan paham,” tuturnya Rosida.

Dengan demikian, diduga terjadi ketidakterbukaan dalam mekanisme pencairan anggaran. Beberapa pihak menilai adanya kemungkinan faktor kedekatan, preferensi tertentu, atau alasan non-teknis lainnya yang mempengaruhi prioritas pencairan dana. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi yang komprehensif dari pihak terkait.

Sejumlah orang berharap adanya klarifikasi resmi dari Sekretariat DPRD Kota Metro guna menjelaskan mekanisme pencairan anggaran secara transparan. Mereka juga meminta agar prinsip keadilan dan profesionalitas dijunjung tinggi, mengingat anggaran tersebut bersumber dari keuangan daerah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Kota Metro belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tebang pilih dalam pencairan anggaran advertorial media tersebut. Sehingga berita ini membutuhkan informasi lebih lanjut guna berimbangan. (Tim)

The post Proses Pencairan Anggaran Advertorial Media di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Metro Menuai Sorotan appeared first on Investigasi Post.

Dalam rapat tersebut Wahdi Walikota Metro menyampaikan laporan pencapaian ditahun 2023 yang merupakan tahun ke 3 memimpin Kota Metro. Dalam hal tersebut Wahdi Walikota Metro menyampaikan pencapaiannya dalam berbagai aspek. Aspek Kejahteraan Masyakarat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

“Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro dalam rentang 2021 sampai dengan 2023 menunjukan tren yang menggembirakan, ekonomi Kota metro berangsur membaik pasca pandemi Covid-19,” ungkap Wahdi dalam pidatonya.

Pada tahun 2021 setelah pasca pandemi ekonomi Kota Metro tumbuh diangka 2,91 % dan 2022 kembali meningkat 4, 51% dan Tahun 2023 menyentuh angka 4, 85%. Dengan laju pertumbuhan dari tahun 2022-2023 sebesar 7,76%.

“Angkat ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 4,55 persen,” Jelas Wahdi.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang signifikan, maka dapat diperkirakan mengalami perbaikan dalam beberapa aspek.

Wahdi Walikota juga menjelaskan terkait angka kemiskinan di Kota Metro ditahun 2023 menunjukkan penurun persentase. Jumlah penduduk miskin Kota Metro berada di angka 7,28% yg sebelum 7,87%.

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditunjukan dengan Indeks Pembangunan Manusia capaian IPM Kota Metro sudah berstatus “Tinggi” dan cenderung meningkat setiap tahunnya.

“IPM Kota Metro meningkat dari 77,89 di tahun 2022 menjadi 79,85 dan pada tahun 2023 meningkat sebesar 1,96%, peningkatan sebesar 2,5 persen,” jelas Walikota dalam pidatonya.

Dalam aspek Pelayanan Umum juga disampaikan oleh Walikota Metro mengalami pencapaian yang baik. Pada sektor pendidikan tahun 2023 Angka Partisipasi Kasar Kota Metro, SD, SMP dan SMA mengalami peningkatan persentase. Begitu juga dengan Angka Partisipasi Murni Pada tahun 2023 mengalami persentase yang baik.

Selanjutnya untuk persentase pada sektor kesehatan Wahdi melaporkan bahwa pemerintah Kota Metro terus berupaya meningkatkan derajat Kesehatan masyakarat.

Hal tersebut ditunjukkan dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2022 sebesar 0 kasus per 2.533 kelahiran hidup. Dan tahun 2023 dipertahankan pula nol kasus.

Begitu juga dengan angka stunting di Kota Metro tahun 2022 menurun sangat signifikan dengan persentase 48%.

“Penurunan prevalensi stunting merupakan sumbangsih Kota Metro dalam menurunkan prevelensi stunting provinsi dan daerah,”.

Pada sektor infrastruktur Walikota juga melaporkan pencapaiannya. Kemantapan jalan di Kota Metro telah dilaksanakan pembangun dan Pemeliharaan Jalan anggaran tahun 2023 dengan persentase mencapai 83,74% yang terdiri dari pembangunan jalan beton sepanjang 18, 36 Km, jalan Hotmix 528,14 Km dan Jalan Telfor/Kerikil 19,03 Km.

Pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan situasi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang kondusif.

Sehingganya, selain dari pada aspek-aspek diatas pada sidang tersebut pemerintah Kota Metro juga menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

“Minuman beralkohol atau minuman keras memiliki pontensi yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental, mengancam masa depan generasi muda bangsa, khususnya generasi muda di Kota Metro,” beber Wahdi.

Selain itu minuman keras juga diyakini dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas sehingga perlu ada pengendalian dan pengawasan terhadap pengedaran dan penjualannya.

Pemerintah Kota Metro berupaya menyelesaikan terkait minuman keras di Bumi Sai Wawai. Hal tersebut dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat mengingat dampak besar yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol, kemungkinan yang terjadi tindakan kriminal dan situasi yang membuat masyarakat menjadi tidak aman.

“Perintah Kota Metro menganggap perlu adanya peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan penjualan minuman keras,” pungkasnya.

Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol ini mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat di Bumi Sai Wawai.

The post DPRD Kota Metro Menggelar Rapat Paripurna, Dihadiri Walikota Metro Menyampaikan LKPJ 2023 Dan Raperda MIRAS appeared first on Investigasi Post.

Dalam kesempatan ini, Walikota Metro Wahdi, menyampaikan bahwa Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Metro Tahun 2023 tentunya berpedoman pada dokumen perencanaan Perubahan RKPD dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023

“Kita ketahui bersama bahwa penyusunan dokumen-dokumen tersebut telah melalui proses yang matang, proses fasilitasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, reviu Inspektorat serta pembahasan bersama dengan DPRD Kota Metro. Artinya, Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023, seyogyanya telah memenuhi 90% kualitas secara substansi dan kebijakan. sinkronisasi antara kebijakan pusat 4 dan daerah; penyesuaian Dana Transfer; hasil audit BPK atas pengelolaan keuangan Tahun 2022 yang menyebabkan selisih Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta selisih dividen Bank Lampung,” ujarnya.

Walikota Metro juga menjelaskan hasil dari evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, menjadi acuan untuk penataan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja. Perubahan terjadi pada pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah, mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Dari sisi indikator makro pembangunan, Pemerintah Kota Metro melakukan perubahan target berdasarkan hasil kinerja Tahun 2022 dan kondisi Tahun 2023 sampai dengan Triwulan ke-2. Untuk Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 mencapai 4,51% dan di targetkan untuk Tahun 2023 sebesar 4,5 sampai dengan 5,0%,
sedangkan pada perubahan 2023 ini ditargetkan menjadi 4,5% sampai dengan 5,5%,” papar Wahdi.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan optimisme pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Lampung pada triwulan II 2023 dibandingkan pada triwulan I 2023 atau q to q. Pada triwulan II mengalami pertumbuhan sebesar 8,15 persen, menguat dibandingkan triwulan I-2023 yang hanya tumbuh sebesar 0,78 persen.

“Di Kota Metro terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 2,95% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,83. Dan pada target 2023 ditetapkan inflasi pada 3,0+1 dan pada perubahan 2023 ini Inflasi ditargetkan tetap pada 3,0+1. Sedangkan angka kemiskinan di Kota Metro menyesuaikan dengan kondisi Tahun 2022 sebesar 77,49 persen dan diupayakan turun menjadi 7 persen,” ucapnya.

Adapun beberapa upaya pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama dan menjadi hal serius bagi pemerintah Kota Metro hal ini ditunjukan pemantauan pengendalian inflasi yang dilakukan setiap bulannya melalui Rapat Koordinasi Inflasi.

“Untuk mencapai target indikator makro pembangunan yang mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat, total perubahan pendapatan Tahun 2023 diproyeksi sebesar Rp.953.892.611.436, dari semula ditargetkan sebesar Rp.902.314.090.073, yang artinya naik sebesar Rp.51.578.521.363. Kenaikan ini berasal dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.39.833.232.921, pendapatan transfer sebesar Rp.667.107.524.000. Dari sisi Belanja, terjadi kenaikan target belanja dari semula diproyeksikan sebesar Rp. 913.314.090.073 menjadi Rp. 1.009.031.184.018, sehingga menghasilkan defisit sebesar Rp. 55.138.572.582,” tutup Wahdi

The post Walikota Dan Wakil Walikota Metro Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Metro appeared first on Investigasi Post.

Dalam Rapat Paripurna kali ini juga diagendakan, Jawaban Walikota Metro atas pandangan umum Fraksi-Fraksi dan tanggapan Walikota Metro atas penyampaian Raperda Inisiatif DPRD Kota Metro serta Jawaban Fraksi-Fraksi atas tanggapan Walikota Metro

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Metro, Yulianto bahwasanya untuk menguatkan literasi di lingkungan masyarakat perlu adanya aturan khusus.

“Untuk meningkatkan itu (literasi) tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Rendahnya literasi merupakan persoalan yang terjadi di beberapa sekolah. Maka, perlu adanya gerakan literasi. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) maka kami membuat turunan Raperda Metro Kota Literasi,” katanya.Dia menambahkan, Raperda Inisiatif tersebut dinilai dapat meningkatkan mutu pendidikan di Bumi Sai Wawai. Terlebih, disaat kemajuan teknologi yang saat ini berkembang.

“Kota Literasi merupakan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini perlu dilakukan kegiatan yang bersifat partisipasi yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Literasi tidak hanya dipahami sebagai membaca dan menulis, sekarang dikembangkan dengan berbagai fungsi dan keterampilan hidup,” kata dia.

Dikesempatan yang sama Walikota Metro Wahdi Siradjuddin menyampaikan, bahwa Raperda Usulan Pemerintah Kota Metro, yaitu Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda Kota Metro tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Literasi.

Menurut Wahdi, restrukturisasi Pajak Daerah dan Retibusi Daerah pasti akan menimbulkan fluktuasi atau pergerakan pada sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pada sektor pajak parkir terjadi penurunan tarif pajak sementara pada sisi PBB P2 dimungkinkan untuk mengalami kenaikan yang disebabkan oleh perluasan jenjang tarif. Secara umum sisi pajak daerah akan mengalami kenaikan dengan diberlakukannya option PKB dan option BBNKB di tahun 2025,” kata Wahdi dalam pidatonya.Wahdi menjelaskan, pada sisi retribusi Daerah, dengan dihilangkannya 5 jenis retribusi yang empat diantaranya masih dipungut pada tahun 2023 tentu akan memberikan dampak penurunan pendapatan. Kemudian bahwa pada PKB dan BBNKB akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD Kota Metro.

“Pemerintah Kota Metro melalui BPPRD terus melakukan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari pendataan pengawasan dan evaluasi,” paparnya.

Pihaknya memaparkan, bahwa kendala yang ditemui dalam proses optimalisasi pemungutan pajak daerah adalah tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang belum optimal.

“Tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dalam ketidaktepatan waktu penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Wahdi.

Dalam Rapat Paripurna ini dihadiri Forkopimda, OPD se Kota Metro, serta Seluruh Anggota DPRD Kota Metro.(ADV)

The post Rapat Paripurna DPRD Kota Metro, Wahdi Sampaikan Beberapa Hal, Utamanya tentang Retribusi Daerah appeared first on Investigasi Post.

Didik isnanto menjelaskan Sebagai wakil rakyat, setiap Anggota DPRD harus bersedia turun ke bawah. Tujuannya semata untuk menyerap aspirasi dan memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Ungkapnya

Penegasan itu disampaikan Didik isnanto, Ketua komisi 1 DPRD Kota Metro, dalam acara mencari dan mendengarkan keluhan rakyat, baru-baru ini. Menurut dia Anggota DPRD harus mau turun ke masyarakat hingga tingkatan paling bawah.

“Saya menekankan setidaknya pertama mereka harus turun ke bawah melakukan konsolidasi secara terus menerus di level masyarakat, terutama akar rumput,” tutur Politikus PDI-Perjuangan itu.

Dikatakannya, dengan kegiatan penyerapan aspirasi itu, maka Anggota DPRD akan memahami keinginan masyarakat. Selain itu, Anggota DPRD juga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan daerah.

“Selanjutnya, mereka (Anggota DPRD) harus hadir di tengah masyarakat untuk mencari solusi yang terbaik untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Metro dan masing-masing kabupaten/ kota. Terlebih, mengawal kebijakan pemerintah pusat agar secara keseluruhan di Kota Metro inflasinya tetap terjaga dan dapat dikendalikan,” tandasnya.

Menyinggung soal laju inflasi di daerah, Ketua komisi l DPRD kota metro tersebut juga berharap Anggota DPRD dapat ikut berperan menjaga laju inflasi. Dengan menjaga inflasi, maka tercipta stabiltas harga dan ketahanan pangan.

“Dengan begitu, kita mendukung daya beli masyarakat guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” politikus PDI-Perjuangan itu dalam pengarahan saat terun langsung di kelurahan Banjarsari kecamatan metro utara.

The post Didik Isnanto ketua Komisi I DPRD Kota Metro terjun Langsung Ketengah Masyarakat Kota Metro appeared first on Investigasi Post.

Politikus partai Demokrat itu mengatakan, dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, yang telah diterbitkan. Didalamnya hanya Aparatur Sipil Negara (ASN dan PPPK) saja yang mendapat Tunjangan Hari Raya (THR).

“Sedangkan Tenaga Honorer atau THL tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut terkait THR, Untuk itu ia meminta kepada Pemerintah Kota Metro untuk memberikan kebijakan tenaga honorer atau THL agar bisa mendapat THR,” katanya, Senin (11/04/2022).

Pria yang meminta KAHMI Kota Metro ini juga meminta kepada Pemkot Metro untuk memperhatikan setiap tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintahannya. Agar dihari raya tahun ini mereka bisa mendapatkan THR.

“THR itu sangat dibutuhkan sekali oleh mereka untuk menyambut hari raya. Apalagi keadaan saat ini, dimana harga sembako dan beberapa komoditi lainnya mengalami kenaikan,” terangnya.

Dia juga mengingatkan kembali Pemkot Metro, agar jangan sampai terjadi lagi seperti tahun sebelumnya. Dimana tenaga honorer atau THL di bumi sai wawai tidak mendapatkan THR.

“Padahal jika melihat situasi dan kondisi tahun kemarin, sangat mendukung sekali jika tenaga honorer atau THL bisa mendapatkan THR,” tulisnya.

Untuk itu menurut saya, Pemkot Metro seharusnya bisa belajar dari kesalahan yang lalu. Apalagi Kota Metro merupakan Kota Pendidikan, dimana masyarakatnya serta pejabatnya berbudaya belajar.

“Saya berharap jangan sampai ke Kota Metro malah bersaing dengan daerah lainnya, yang bisa memberikan kebijakan, agar tenaga honorer atau PHL bisa mendapatkan THR,”.

Dia menambahkan, setiap menjelang hari raya Pemerintah Kota Metro selalu sibuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Metro. Agar membayarkan THR karyawannya tepat waktu, serta membuat Posko pengaduan buat karyawan yang tidak mendapatkan THR.

“Sedangkan untuk pekerja tenaga honorer atau THL yang ada di lingkungan pemerintahannya sendiri, malah tidak memperhatikan masalah THR. Kalau seperti melihat ini, apakah tidak sungguh ironi,” terangnya. (Adv

The post Seketaris I DPRD Kota Metro Ambrulloh SH,MH Minta Pada Pemkot agar pegawai Honorer Dan THL Dapat Kebijakan Mendapat THR appeared first on Investigasi Post.