Begitu setidaknya, ditegaskan salah datu pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Laskar Merah Putih Kabupaten Lampung Timur Amir Faisol.
Menurutnya, situasi dan kondisi keuangan Daerah Kabupaten berjuluk Bumei Tuwah Bepadan sampai dengan saat ini tidak dalam baik-baik saja.
Hal itu pula yang selama ini disampaikan pemerintah Lampung Timur.
,”Faktanya, anggaran memang selalu tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Amir Faisol.

Menurutnya, tentu, demi terselenggaranya pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang, Pemerintah Daerah wajib menggelontorkan anggarannya.
,”tentu bukan untuk di hambur-hamburkan, KPU sebagai penyelenggara, mestinya dapat menjaga perasaan masyarakat, kita dapat rasakan di Lampung Timur, masyarakat masih banyak mengeluh dengan pelayanan kesehatan, terlebih kondisi inprastruktur, bahkan gaji atau tunjangan pamong-pamong Desa sering tertunda, bahkan Tunjangan para ASN,” tambahnya.

Menurutnya kurangnya kepedulian terhadap masyarakat sehingga KPU menggelar acara gebyar KPU, yang telah di laksanakan pada Minggu malam Senen 26 mei kemaren
,”bukan hanya itu, acara gebyar tersebut tidak ada pada jadwal tahapan pilkada,jika mengacu pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, giat yang di gelar itu sudah masuk dalam jadwal tahapan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, lalu muncul pertanyaan, mengapa KPU hanya mengundang para pejabat pemerintah atau Forkopimda, dan tidak mengundang Partai Politik (Parpol) sebagai peserta pemilu,” tandasnya.

The post KPU Kabupaten Lampung Timur HAMBUR-HamburKAN Uang Rakyat appeared first on Investigasi Post.

Selain menyoroti pembangunan ruang terbuka Amir Paisol juga menyoroti berita beberapa media beberapa waktu yang lalu dihebohkan dengan pemberitaan pengalihan Anggaran.

Anggaran yang menjadi sorotan Amir Paisol adalah anggaran proyek Pembangunan Ruang Terbuka Publik /Icon Kota Sukadana dengan nomor kontrak 170.C-PUPR/PPK/SP/2022 tanggal 30 September 2022 yang sampai saat ini proyek pekerjaan nya belum di laksanakan oleh perusahaan pemenang lelang (CV.PENDAWA) dengan harga kontrak yang tertuang di SPSE Paket tersebut adalah Rp. 4.911.000.000,-.

Karna Anggaran di Alihkan untuk membayar hutang terhadap konsultan Oleh Dinas PUPR Lampung timur maka proyek pekerjaan tersebut tidak di laksanakan.
Menurut Amir, hal ini ada indikasi kejahatan anggaran APBD

Dalam hal beberapa proyek pekerjaan di dinas PUPR LAM-TIM yg di berikan kesempatan perpanjangan waktu bagi yg belum menyelesaikan proyek pekerjaan di Ahir tahun 2022,

“Yang menjadi pertanyaan Masyarakat ,
Seberani itukah PA dan PPK bisa menjamin ketersediaan anggaran proyek itu di TA 2023 untuk pembayaran proyek tersebut?” tanya nya

“menurut sepengatahuan kami bahwa hasil perhitungan proyek itu di Akhir tahun 2022 saja belum terbayar kan karna anggaran tidak ada”.jelasnya

Terkait proyek pekerjaan trotoar di tepi jalan lintas pantai timur tepatnya di depan rumah dinas bupati Lampung timur yang telah banyak menyebabkan kendaraan amblas dan kemudian menyebabkan lakalantas.

Menurut saya ini adalah proyek pekerjaan yg di ciptakan oleh dinas PUPR Lampung timur dan rekanan dengan kesengajaan membuat jebakan.
Karna pada tanggal 21 Desember 2022
Saat mobil Fuso amblas disana di peras oleh oknum pengawas proyek itu sebesar Rp.5.000.000,-

Kemudian kemaren pada tanggal 4 Januari
Kembali mobil Fuso. amblas disana dan di tindak oleh oknum berpakaian ASN dengan mengambil surat jalan Dan KTP si sopir Fuso.

Karna saya yakin pihak perencanaan paham bahwa trotoar itu ada di tepi jalan lintas pantai timur, yang kelas jalannya adalah jalan negara.
Akan tetapi kenapa di buat kontruksi seperti ini.

Dan tenaga ahli pelaksana proyek pekerjaan itu pun yang bernama Nanang mengatakan pelaksanaan pengecoran trotoar itu di kerjakan dengan biaya 12.juta untuk 12 meter nya. Setelah kami Ukur total panjang trotoar itu adalah 139,7 meter artinya total biaya pekerjaan itu adalah Rp 138.700.000,-

Dari semua kegagalan dan dampak dari proyek pekerjaan di dinas PUPR Lampung timur, maka kami selaku salah satu ORMAS di Lampung timur meminta kepada kepala dinas PUPR Lampung timur untuk mengundurkan diri dari jabatan nya.

Karna ketidakmampuan nya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala dinas di PUPR Lampung timur.

Dan kita semua pun paham bahwa kepala dinas PUPR Lampung timur sudah lama tidak pernah ngantor dan beberapa kali di panggil oleh legislatif pun tidak pernah mau datang. “Tegas Amir (*)

The post Ketua LMP Angkat Bicara Terkait Kejahatan Anggaran Dan Mark-Up Proyek Di Dinas PUPR Lam-Tim appeared first on Investigasi Post.

Untuk Dinas Propinsi Lampung pada tahun 2022 bulan agustus telah melaksanakan uji kompetensi untuk pegawai negeri tenaga kesehatan, dengan peserta sekitar 205 orang tenaga kesehatan dari Kabupaten Lampung Timur.

Kegiatan yang seharusnya bermanfaat bagi kenaikan jenjang jabatan fungsional ini ternyata di ciderai oleh salah seorang Oknum kepala Bidang dengan inisial NK di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung timur dengan melakukan dugaan praktek pungli.

Hal ini di sampaikan kepada awak media oleh Ketua Laskar Merah Putih Markas Cabang Lampung Timur Amir Faisol, S.H selasa 20 Desember 2022.

Berdasarkan Hasil Team Investigasi kawan Kawan Laskar Merah Putih Ditemukan Indikasi Oknum Kabid yang bersangkutan melakukan pungutan sebesar Rp. 500.000,- /orang untuk ujian Kompetensi tenaga kesehatan lampung Timur, dan dugaan praktek Pungli di lakukan dengan dua cara yaitu cash (tunai) dan transfer.

Kepada para media Amir menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan para nakes pungutan liar ini menurut keterangannya untuk di berikan kepada tim penguji sehingga dengan demikian para Nakes yang mengikuti ujian bisa lulus ujian dan mendapatkan sertifikat uji kompetensi.

Kemudian setelah mendapatkan sertifikat para nakes dikenakan biaya pengambilan sertifikat UKOM sebesar Rp. 200.000,-/orang, tentunya kami akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan hal ini ke pihak APH agar kejadian serupa tidak terjadi lagi yang dapat mempengaruhi proses kenaikan jabatan pegawai fungsional tenaga kesehatan di lampung timur. Tandas Amir Faisol, di ruang kerjanya

The post Laskar Merah Putih Macab Lampung Timur Akan Laporkan Dugaan Pungli UKOM Nakes Di DINKES Lam-Tim appeared first on Investigasi Post.

Kedatangan tersebut dalam rangka konfirmasi resmi , awak media menanyakan atau meminta tanggapan terkait viralnya berita dugaan penyelewengan dana miliran rupiah pada Inspektorat Daerah Lampung Timur yang bertugas melakukan Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh perangkat daerah juga mengawasi pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang daerah pada perangkat daerah.

Kehadiran awak media yang diterima dengan baik oleh Thabrani Hasyim selaku Sekretaris Inspektorat Lampung Timur , menanggapi pertanyaan dari para awak media tentang dugaan kegiatan fiktif maupun dugaan Pengalihan dana di Dinas kominfo Lampung Timur, Hasyim mengucapkan terimakasih atas informasi terkait pemberitaan kominfo ini dan menjelaskan langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Inspektorat .

“Saya ucapkan terimakasih atas informasi dari rekan rekan media dan sehubungan kami baru dapat informasinya hari ini , kami belum bisa bicara terlalu jauh , kami akan pelajari dahulu , setelah itu kami akan mengagendakan untuk memanggil pihak Kominfo untuk dimintai penjelasan terkait pemberitaan ini” ucap Thabrani.

Terkait Surat Permohonan Rincian Penggunaan Anggaran TA.2021 , yang dikrimkan DPC.PPWI Lampung Timur dan diterima oleh Kominfo setempat, rabu (30/11/2022) Thabrani memberikan tanggapan yang baik.

“Untuk surat yang dikirimkan DPC.PPWI Lampung Timur sudah seharusnya dibalas oleh Kominfo, secara etika surat itu harus dibalas, nanti kami beritahukan pada kominfo untuk membalas surat itu” ujar Thabrani.

Lanjutnya, “Pada intinya karena ini sifatnya Konfirmasi , maka kami akan bantu untuk memfasilitasi agar Kominfo dapat menjelaskan secara detail kepada rekan rekan media ataupun pada DPC.PPWI Lampung Timur” tutup Sekretaris Inspektorat Lampung Timur.

The post PPWI Lampung Timur Meminta Tanggapan Inspektorat Tentang Disinyalir Pengalihan Dana Anggaran Dinas Kominfo Lampung Timur appeared first on Investigasi Post.

Kemudian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur, Mansyur melalui Sekretaris Dinas Heriyansyah kepada media ini menyampaikan Hak Jawab secara tertulis (melalui beberapa media), terkait adanya tudingan pengelolaan kegiatan fiktif pada LKPJ Bupati TA 2021 sebagaimana telah dilaporkan dalam pemberitaan beberapa media massa beberapa online waktu lalu.
Dengan jawaban sbb :
Pagu Anggaran Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.074.189.300 dengan Realisasi sebesar Rp. 1.039.303.000 (96,8%),
perlu kami jelaskan bahwa Realisasi Anggaran sebesar 96,8% tersebut digunakan
untuk Hibah Uang kepada Organisasi yang bergerak dibidang ekonomi pers
sebesar Rp. 250.000.000, untuk Kerjasama pemuatan berita melalui media cetak
Rp. 740.500.000, untuk honor operator komputer selama satu tahun
Rp. 37.500.000 sisa Rp. 11.303.000 untuk ATK, Penggandaan dan bahan komputer guna mendukung pedoman Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media. (Masih jawaban sekretaris Kominfo)

Kesimpulan penjelasan tersebut diatas adalah Indikator Jumlah Konferensi Pers hanya digunakan dalam indicator sub kegiatan, namun dalam rincian sub kegiatan tidak ada penggunaan anggaran untuk kegiatan konferensi pers dikarenakan wabah pandemic covid-19 yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak.( Jawaban sekretaris Kominfo Lampung timur melalui media)

Dari hal tersebut di atas Amir Faisol SH selaku Ketua Laskar Merah Putih ( LMP ) MACAB Lampung Timur angkat bicara.

Menurut Amir Faisol SH, jawaban sekretaris Kominfo Lampung timur tersebut sudah sangat lah jelas :

1. Mengakui bahwa anggaran untuk konfrensi Pers tidak di laksanakan untuk konfrensi Pers.
   Dengan alasan kegiatan Konferensi Pers tidak dapat di laksanakan karena pandemi covid-19.
   Padahal di institusi lain yang ada di kabupaten Lampung timur bisa melakukan kegiatan Konferensi Pers Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan (th 2021)
2. Mengakui bahwa anggaran untuk konfrensi Pers di alihkan peruntukannya :
   2.1. Hibah uang kepada organisasi yang bergerak di bidang pers Rp. 250.000.000,-
   2.2.kerjasama pemuatan berita melalui media cetak Rp.740.000.000,-
   2.3.Honor operator komputer selama 1 th Rp.37.500.000
   3.4. Untuk ATK , penggandaan dan bahan komputer Rp.11.303.000,-

Dari rincian tersebut diatas menurut Amir Faisol SH selaku ketua laskar merah putih MACAB Lampung timur, sangat menyanyangkan kenapa di zaman sekarang ini masih saja ada OPD yang berani mengalihkan anggaran Tampa melalui proses perubahan, karna semua kita pun paham bahwa setiap tahun ada mekanisme pembahasan dan pengesahan APBD-P oleh eksekutif dan legislatif kabupaten Lampung timur.” kata Amir”

apabila pengalihan penggunaan anggaran merujuk kepada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka tentu pengalihan penggunaan anggaran tersebut termasuk dalam tindak pidana korupsi “tegas Amir”.

Dengan dasar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/1999”) lalu dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

The post Ketua LMP Amir Faisol,SH Angkat Bicara,Indikasi Pengalihan Anggaran Di Dinas Kominfo Lampung Timur appeared first on Investigasi Post.

Saya menyayangkan kenapa hanya Tukin (TPP) ASN saja yg di hentikan pembayaran nya. Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Lampung timur kenapa tidak di HENTIKAN juga. “Tegas Amir”

Dimanakah letak keadilan nya?…
Kita pahami bersama ASN itu adalah pelayan masyarakat, yang secara langsung melayani masyarakat.
Dan kita juga paham bahwa SILTAP serta insentif, TPP (Tukin ASN) Dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Lampung Timur SAMA DI ATUR oleh Peraturan Bupati :

1.Besranan Untuk pembayaran siltap, insentif LPMD, insentif RT, insentif linmas, dll diatur dengan Peraturan bupati Lampung timur nomor 02 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang tata cara pengelolaan alokasi dana desa kabupaten Lampung timur tahun 2022.

2.Besaran untuk pembayaran Tambahan penghasilan pegawai (TPP) di atur dengan peraturan bupati Lampung timur nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten Lampung timur. Tanggal 03 Januari 2022

3.Besaran tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Lampung timur di atur pada peraturan bupati Lampung timur Nomor 11 tahun 2022 tanggal 21 Pebruari 2022, perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 28.A tahun 2017, tentang petunjuk pelaksana peraturan daerah kabupaten Lampung timur nomor 09 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Lampung timur.

Dan juga, Bagaimana dengan yang di maksud dengan Anggaran untuk pokir DPRD ?..
Pertanyaan nya, “Manakah penting Anggaran pokir DPRD dengan Anggaran Untuk membayar SILTAP, insentif linmas, insentif LPMD, insentif RT serta lainnya?..”
“Tanya Amir”

ANGEL WES ANGEL tutup Amir Faisol SH selaku ketua DPC PPP Lampung timur.

The post ANGEL WES ANGEL…Ketua DPC PPP Lampung Timur,Amir Faisol SH, Angkat Bicara Terkait Keadaan Keuangan Daerah Setempat Yang Difisit appeared first on Investigasi Post.