Anggaran  yang digelontorkan oleh negara sepatutnya menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dan DPR/MPR/DPD-RI termasuk Aparat Penegak Hukum (APH).

Hingga hari ini (25/12/23) proyek tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. proyek yang semula berada di OPD pemukiman dan oleh petinggi Pesawaran di geser ke PU ini, konon akal-akalan pejabat pemkab dengan dalih pergeseran, ini memungkinkan dilakukan.

Sepanjang pengetahuan narasumber Lintas Lampung, proyek tersebut yang seharusnya mengambil sumber air dari pegunungan, belum lagi, menggunakan lahan yang harus izin, ganti rugi dan itu tidak dilakukan.  

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LSM  TEGAR ( Tegakkan Amanat Rakyat ) melalui sambungan telepon WhatsApp (25/12/23)
Ir.Okta Resi Gumantara secara mengejutkan Memberikan penilaian E untuk kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Okta, hal ini berangkat dari lambatnya penanganan laporan adanya dugaan korupsi di proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) yang diduga juga ada kerterlibatan pejabat daerah dan Bupati, yang jelas-jelas menurut pandangan nya, turut serta menikmati uang hasil korupsi proyek SPAM tersebut. Sudah tiga kali LSM Tegar melaporkan hal ini ke KPK, tapi belum ada  penyelesaian.

Laporan ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari laporan yang sudah Lembaga Tegar laporkan ke KPK dan telah memperoleh nomor agenda, semua bukti – bukti dan dokumen terkait proyek SPAM yang dibutuhkan KPK sudah diserahkan pada tanggal 18 Juli 2023 lalu. Okta menilai langkah ini sebagai wujud penegakan hukum mengingat proyek SPAM ini hampir satu tahun berjalan,” Ungkap Okta.

Terpisah melaui sambungan telepon WhatsApp nya  Firman Rusli ST, MM., mantan pejabat dinas perumahan dan  pemukiman  (PERKIM) Kab Lampung, Senin (25/12/23), mengatakan,” Menurut kadis PUPR memang dipindahkan ada regulasi dari kementrian, tapi ternyata dikerjakan oleh PUPR air tidak keluar juga, waktu di Perkim airnya keluar, parahnya lagi anggaran untuk itu  sudah dibayar lunas,  “Bebernya.

Lanjut Firman Rusli,” mengenai regulasi setelah saya cari info di Kabupaten lain diwilayah Lampung tidak ada yang dipindahkan ke PUPR, hanya di Pesawaran saja. Sementara di Kabupaten lain tetap di Dinas PERKIM, mungkin ada yang mengharapkan kegiatan tersebut sehingga dengan alasan Regulasi dipindahkan, ternyata kegiatan tersebut gagal total,     “Ujarnya.

Untuk diketahui sumber dana  alokasi khusus (DAK) tahun 2022 dengan ketentuan kegiatan selesai (tuntas) dalam waktu 1 thn anggaran.  Apabila tidak maka dana tidak bisa dicairkan 100 %. Namun pada kenyataan nya meski  proyek gagal anggaran tetap bisa dicairkan di akhir bulan Desember tahu 2022 selesai 100 %.

Firman Rusli menambahkan,” Sampai saat ini SPAM tetap  tidak keluar airnya, inilah yang menjadi masalah karena warga menuntut dan program pemerintah menangani Stunting, kenyataan SPAM tidak berfungsi  ini termasuk kegiatan yang  gagal.

Firman Rusli berharap air segera keluar agar dapat digunakan oleh  masyarakat banyak, dan untuk penyalah gunaan anggaran agar bertanggung jawab secara hukum.” Tutupnya.

Sampai saat ini BPK belum memeriksa proyek tersebut, dan dalam  pemeriksaan nya BPK serasa tebang pilih, sehingga masyarakat berasumsi, seperti sudah dikondisikan.

Proyek SPAM sangat bermanfaat bagi masyarakat di 4 empat Desa. Untuk 1Desa ada 450 sambungan rumah ( SR ) jika 4 Desa berarti 450 x 4= 1800 sambungan rumah. Kalau 1 SR = 5 kepala, berati kebutuhan air bersih sebanyak 9.000 jiwa yang sangat  membutuhkan air bersih terutama untuk minum dan kebutuhan sehari-hari lainya.

Demi pembangunan dan keadilan maka hal ini harus mendapat perhatian semua pihak yang terkait, termasuk kementrian PUPR. dimana anggaran dana DAK tahun 2022 dalam program dan kegiatan SPAM di Kabupaten Pesaweran harus diusut hingga tuntas. []

( Red )

The post KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Proyek SPAM Di Kab. Pesawaran appeared first on Investigasi Post.

Aksi ini dilaksanakan atas hasil keputusan dari PTUN Jakarta, tertanggal 4 November 2021, yang menerima gugatan HM. Arsyad Cannu ,dengan masa aksi Ratusan Kader Laskar Merah Putih

H.Ade Erfil Manurung SH.Ketua Umum Markas Besar (MABES) Laskar Merah Putih mengatakan ” Dalam aksi damai yang kami lakukan hari ini kami meminta kepada Kementerian Hukum dan Ham untuk membuatkan sebuah surat yang isinya hanya UU ormas saja nomor 17 tahun 2013. Pasal 31 yang berbunyi : 

1. Pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama.
2. Dalam hal pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama, keberadaan kepengurusan dan/atau Ormas yang sama tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang ini.”

“Dimana dalam UU tersebut sudah jelas menyatakan bahwa siapapun pengurus atau KSB yang sudah berhenti atau diberhentikan tidak akan bisa mendirikan ormas yang sama sampai kapanpun, meskipun dia melakukan gugatan ke pengadilan.” Ucapnya

“Apabila Kemenkumham menerbitkan Surat Keputusan Terdaftar Badan Hukum (SKTBH), akan menimbulkan suatu masalah karena Kemenkumham menabrak UU ormas.”ungkapnya

Selanjunya “kami meminta agar Kemenkumham agar bersikap netral untuk tidak memihak kepada siapapun.” Tegasnya.

The post MABES Bersama Kader Laskar Merah Putih Melakukan Aksi Damai Di (KPK) Dan (KEMENKUMHAM) appeared first on Investigasi Post.