Hal tersebut tentu menjadi pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat, sebelumnya, 05/09 yang lalu, KPU telah menetapkan keputusan, bahwa pendaftaran telah di tutup.

“Artinya KPU Lampung Timur, kangkangi produk hukum yang telah di terbitkan nya sendiri.

Begitu setidaknya tanggapan salah seorang aktivis di Kabupaten Lampung Timur Kamis petang 12/09.
Fauzi Ahmad yang juga ketua LSM Gerakan Cinta (GENTA) Lampung Timur kepada awak media.

,” Karena sudah sangat jelas KPU Lampung Timur telah menghasilkan produk hukum dengan keputusan nya, bahwa tahapan Pilkada pendaftaran pasangan calon (paslon) telah di tutup, keputusan itu adalah produk hukum, karenanya, pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan sengketa pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan sampai hari ini masih dalam proses mediasi, lalu secara tiba-tiba, KPU membuka kembali pendaftaran, da dari informasi kami Terima hanya berlandaskan Surat Edaran (SE), apakah itu dapat dibenarkan, ” Tegas Fauzi Ahmad.

Menurutnya, KPU Lampung Timur telah secara terbuka dan terang-terangan merusak bahkan melanggar peraturan perundang – undangan.
, “kita jelas sekali melihat, Komisioner KPU Lampung Timur tidak cermat, bahkan ceroboh dalam melaksanakan tugasnya, kita masyarakat awam saja melihat itu faham, keputusan itu dilakukan tentu dengan kajian hukum, lalu menghasilkan keputusan mengikat (produk hukum Red), Tiba-tiba mereka (KPU Red) batalkan keputusan nya, kan aneh, sementara dalam persoalan sama (pendaftaran Red) sedang dalam proses hukum di Bawaslu,” Ujar Fauzi.

Syahrony Komisioner Bawaslu Bidang Sengketa pemilu membenarkan, “terkait gugatan sengketa pemilu, saat ini prosesnya masih berjalan, pada tahap mediasi tertutup, antara Partai Politik penggugat dan KPU selalu tergugat.

Sayangnya, Wasiat Jarwo Ketua KPU Lampung Timur tidak menanggapi konfirmasi Wartawan, terkait adanya informasi KPU yang membuka pendaftaran pasangan calon Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan yang di usung Partai PDIP.

Namun, beredar vidio KPU Lampung Timur menyampaikan keterangan pers saat pendaftaran paslon Dawam dan Ketut, Kamis 12/09 petang ternyata bukan mendaftar, tetapi melengkapi pemberkasan dokumen, bukan mendaftar.

Pada bagian Lain Sekretaris Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI)
Arif Setiawan membantah bahkan mengecam komisioner KPU telah melakukan pembohongan terhadap masyarakat.

,”KPU jelas sekali tanggal 5 telah menetapkan tidak ada lagi pendaftaran, setelah tanggal 4 akhir perpanjangan waktu pendaftaran, berkas atau dokumen paslon Dawam dan Ketut di tolak, dengan berbagai alasan, diantaranya, silon,”. Tandas Arif.

The post Dawam & Ketut Daftar KPU Lamtim Disinyalir Kangkangi PKPU Dan UU Pemilu appeared first on Investigasi Post.

Begitu setidaknya, ditegaskan salah datu pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Laskar Merah Putih Kabupaten Lampung Timur Amir Faisol.
Menurutnya, situasi dan kondisi keuangan Daerah Kabupaten berjuluk Bumei Tuwah Bepadan sampai dengan saat ini tidak dalam baik-baik saja.
Hal itu pula yang selama ini disampaikan pemerintah Lampung Timur.
,”Faktanya, anggaran memang selalu tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Amir Faisol.

Menurutnya, tentu, demi terselenggaranya pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang, Pemerintah Daerah wajib menggelontorkan anggarannya.
,”tentu bukan untuk di hambur-hamburkan, KPU sebagai penyelenggara, mestinya dapat menjaga perasaan masyarakat, kita dapat rasakan di Lampung Timur, masyarakat masih banyak mengeluh dengan pelayanan kesehatan, terlebih kondisi inprastruktur, bahkan gaji atau tunjangan pamong-pamong Desa sering tertunda, bahkan Tunjangan para ASN,” tambahnya.

Menurutnya kurangnya kepedulian terhadap masyarakat sehingga KPU menggelar acara gebyar KPU, yang telah di laksanakan pada Minggu malam Senen 26 mei kemaren
,”bukan hanya itu, acara gebyar tersebut tidak ada pada jadwal tahapan pilkada,jika mengacu pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, giat yang di gelar itu sudah masuk dalam jadwal tahapan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, lalu muncul pertanyaan, mengapa KPU hanya mengundang para pejabat pemerintah atau Forkopimda, dan tidak mengundang Partai Politik (Parpol) sebagai peserta pemilu,” tandasnya.

The post KPU Kabupaten Lampung Timur HAMBUR-HamburKAN Uang Rakyat appeared first on Investigasi Post.

Dalam putusannya Majelis Pemeriksa (BAWASLU LAMPUNG TIMUR) menyatakan terlapor (KPU LAMTIM) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kelalaian terhadap Prosedur, tata cara dan mekanisme dalam seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. Bahwa dalam keputusannya majelis Pemeriksa memerintahkan KPU untuk melakukan perbaikan secara administratif terhadap Prosedur, tata cara dan mekanisme dalam seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang tercantum dalam SK Kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur nomor : KEP-23 /DPDPG-1DPDPG-1/LPG/XI/2020 tanggal 14 November 2020.

Dalam kesimpulan yang disampaikan Bawaslu Lampung Timur dalam putusan sidang dugaan pelanggaran administratif Pemilu menyatakan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait perekrutan badan adhoc Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan, serta mengabaikan ketentuan Bab II huruf B angka satu huruf c point 8 sub point 3 dan 4 keputusan KPU nomor 534 tahun 2022 yang berbunyi, “pada tahapan wawancara calon anggota PPK dan PPS KPU Kabupaten /kota melakukan rekam jejak calon anggota PPK dan PPS serta melakukan klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat. “

Sementara fakta persidangan PPK kecamatan batanghari nuban yang di maksud tidak pernah diklarifikasi oleh KPU kabupaten Lampung Timur prihal keterkaitan namanya dalam kepengurusan partai Golkar Lampung Timur.

Amir Faisol, S.H Ketua Laskar Merah Putih Markas Cabang Lampung Timur mengapresiasi putusan BAWASLU yg dalam hal ini berkedudukan sebagai majelis Pemeriksa dalam perkara dugaan pelanggaran administratif Pemilu.

Amir yang di temui wartawan di Markas Cabang Laskar Merah Putih Lampung Timur mengatakan “tentunya hal ini menjadi bukti bahwa keadilan pemilu adalah prioritas Bawaslu Lampung Timur dalam melakukan tugas Pengawasan dan Penindakan dugaan tindakan pelanggaran administrasi Pemilu. Dan setelah putusan ini kita akan sama-sama menyaksikan apakah pihak terlapor patuh untuk melaksanakan perintah putusan sidang ini atau tidak, jika dikemudian hari putusan sidang ini diabaikan maka kami akan menempuh jalur DKPP sebagai upaya mencari keadilan Pemilu karena terdapat beberapa fakta baru terkait seleksi penerimaan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang sudah dihimpun oleh tim Laskar Merah Putih MACAB Lampung Timur.

Semoga ini menjadi tolak ukur seluruh masyarakat Lampung Timur dalam bersama-sama mengawasi Pemilu yang akan kita laksanakan di tahun 2024 sehingga tercipta Pemilu yang bersih, jujur dan berkadilan. ” Tandasnya.

The post LMP Macab Lampung Timur Menangkan Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Lawan KPU appeared first on Investigasi Post.