Begitu setidaknya, ditegaskan salah datu pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Laskar Merah Putih Kabupaten Lampung Timur Amir Faisol.
Menurutnya, situasi dan kondisi keuangan Daerah Kabupaten berjuluk Bumei Tuwah Bepadan sampai dengan saat ini tidak dalam baik-baik saja.
Hal itu pula yang selama ini disampaikan pemerintah Lampung Timur.
,”Faktanya, anggaran memang selalu tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Amir Faisol.

Menurutnya, tentu, demi terselenggaranya pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang, Pemerintah Daerah wajib menggelontorkan anggarannya.
,”tentu bukan untuk di hambur-hamburkan, KPU sebagai penyelenggara, mestinya dapat menjaga perasaan masyarakat, kita dapat rasakan di Lampung Timur, masyarakat masih banyak mengeluh dengan pelayanan kesehatan, terlebih kondisi inprastruktur, bahkan gaji atau tunjangan pamong-pamong Desa sering tertunda, bahkan Tunjangan para ASN,” tambahnya.

Menurutnya kurangnya kepedulian terhadap masyarakat sehingga KPU menggelar acara gebyar KPU, yang telah di laksanakan pada Minggu malam Senen 26 mei kemaren
,”bukan hanya itu, acara gebyar tersebut tidak ada pada jadwal tahapan pilkada,jika mengacu pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, giat yang di gelar itu sudah masuk dalam jadwal tahapan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, lalu muncul pertanyaan, mengapa KPU hanya mengundang para pejabat pemerintah atau Forkopimda, dan tidak mengundang Partai Politik (Parpol) sebagai peserta pemilu,” tandasnya.

The post KPU Kabupaten Lampung Timur HAMBUR-HamburKAN Uang Rakyat appeared first on Investigasi Post.

INVESTIGASIPOST.COM,– Sebanyak 1.374 peserta calon Panwascam di Lampung dinyatakan lulus tes tertulis yang digelar Pokja yang dibentuk melalui Bawaslu kabupaten kota. Jumlah tersebut tersebar di 229 kecamatan dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung.Kamis 20-10-2022

Masing-masing kecamatan terdiri dari enam calon Panwascam dan akan dipilih tiga orang dari tes wawancara yang dimulai hari ini hingga 23 oktober 2022 di kantor masing-masing Bawaslu 15 kabupaten kota.

Berdasarkan adanya pengaduan masyarakat peserta tes bahwa hari selasa tgl 15 Oktober 2022 akan diumumkan secara keseluruhan nilai peserta, Namun kenyataan nya sampai saat ini tdk diumumkan.

Untuk itu, Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Propinsi Lampung Bpk Budi Indrarto meminta kepada BAWASLU Propinsi juga Lembaga Ombudsman perwakilan Lampung untuk juga aktif mengawal dan memeriksa proses rekruitmen yang sedang dilakukan.ungkap Budi

“Kami meminta BAWASLU Propinsi utk mengawasi kinerja Bawaslu Kabupaten Kota,LMP Lampung juga meminta Ombudsman perwakilan Lampung sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan ikut aktif dalam mengawasi rekruitmen tersebut”.Tegas Budi

Menurutnya, dengan tidak diumumkan hasil nilai semua peserta seleksi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (PANWASCAM) kepada publik. Maka kami menduga kelompok kerja seleksi itu telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan pedoman seleksi yang telah dibuat Ketua Bawaslu RI.Lanjutnya

“Seleksi itu memakai anggaran negara yang diperoleh dari pajak warga negara. Sudah seyogyanya masyarakat Lampung mengetahui semua nilai peserta seleksi yang akan dipilih dalam melakukan pengawasan pemilu serentak tahun 2004 mendatang,”

Dengan tidak dibukanya hasil tes tertulis oleh Pokja, kami menduga hal itu merupakan pelangaran prinsip umum adil, berkepastian hukum, terbuka, profesional, akuntabel serta aksesibilitas.

“Jika proses rekruitmen benar, maka hasil yang akan didapatkan juga akan benar dan baik. Pada akhirnya nanti, kita akan mendapatkan pemimpin kepala daerah dan wakil rakyat yang berintegritas yang memiliki tujuan mensejahterakan rakyatnya saat pemilu 2024,”

Padahal, lanjutnya, Panwascam memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang telah diatur dalam perundang undangan terkait pemilu untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Tapi bagaimana jika sistem rekruitmennya diragukan.

Untuk itu Laskar Merah Putih Provinsi Lampung akan segera membentuk tim investigasi disetiap kabupaten kota dan membuka posko pengaduan masyarakat.

The post Ormas LMP Angkat Bicara Meminta BAWASLU Propinsi Lampung Dan Ombudsman Pro Aktif Dalam Mengawasi Proses Penjaringan PANWASCAM Di Lampung appeared first on Investigasi Post.